Kerajaan Arab Saudi resmi mengeluarkan aturan untuk melarang kegiatan dakwah tanpa izin demi cegah penyebaran radikalisme dan ekstrimisme.
Menteri Urusan Agama Islam Sheikh Abdullatif Al-Sheikh mengeluarkan aturan tersebut dan menyampaikannya kepada pihak pengelola masjid di seluruh wilayah Arab Saudi untuk melakukan peninjauan terhadap literatur di perpustakaan masjid yang dicurigai mendukung penyebaran radikalisme dan ekstrimisme.
Kerajaan Arab Saudi juga telah mengirimkan lima surat edaran kepada pihak pengelola maupun imam masjid untuk tidak menyampaikan ceramah yang bersifat mendorong non-Muslim untuk masuk ke dalam agama Islam tanpa izin dari pihak kementerian terkait, dan akan ada sanksi bagi pihak manapun yang melanggar ketentuan tersebut.
Menurut Sheikh Abdullatif Al-Sheikh, pihaknya sangat menyoroti peran penting perpustakaan masjid sebagai gudang intelektual dan inkubator bagi kaum intelektual.
Tak hanya itu, perpustakaan masjid juga kerap dipandang sebagai sarana untuk mencari referensi bagi para mahasiswa.
"Menteri menyoroti pentingnya perpustakaan masjid sebagai gudang intelektual dan inkubator bagi para intelektual dan mereka yang mencari pengetahuan seperti peneliti dan mahasiswa," kata Sheikh Abdullatif Al-Sheikh sebagaimana dilansir Kabar Besuki dari alaraby.co.uk pada Selasa, 31 Agustus 2021 waktu setempat.
Tak hanya itu, Sheikh Abdullatif Al-Sheikh meminta kepada para pengurus masjid untuk turut proaktif meninjau dan mengawasi perpustakaan masjid yang mereka kelola.
Dia meminta agar pengurus masjid memberikan asupan yang bermanfaat kepada pengelola perpustakaan masjid serta turut mendorong untuk menyingkirkan buku-buku yang berpotensi mendukung penyebaran paham radikalisme dan ekstrimisme.
"Menteri mengarahkan para pengurus masjid untuk meninjau perpustakaan-perpustakaan ini dan memberi mereka asupan yang berguna dan bermanfaat serta menghapus buku-buku yang menyerukan ekstremisme dan keberpihakan serta topik serupa," ujarnya.
Tak hanya itu, surat edaran yang berisi larangan kegiatan dakwah tanpa izin di Arab Saudi juga memerintahkan kepada setiap pengelola masjid untuk memberikan laporan rutin kepada pihak berwenang terkait kegiatan masjid.
Selain itu, setiap buku baru yang akan masuk ke dalam daftar koleksi atau aset perpustakaan masjid harus melalui persetujuan dari pihak berwenang.
Imam masjid di Arab Saudi juga didorong untuk mengikuti 'kursus keamanan intelektual' yang diselenggarakan oleh pihak kementerian terkait.
Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi tampak ingin menghapus citra sebagai negara yang mendukung penyebaran radikalisme dan ekstrimisme.
Di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi ingin menjauhkan image sebagai negara yang menjadi pemain utama dalam penyebaran radikalisme dan ekstrimisme menjadi negara yang lebih 'open-minded'.
Tak hanya Arab Saudi, Mesir saat ini juga sedang gencar memberantas penyebaran radikalisme dan ekstrimisme dengan menyingkirkan segala bentuk literatur terkait Ikhwanul Muslimin.***
Posts
0 Comments